Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Lampung
P-ISSN: 19785186
E-ISSN: 24776238
DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Fakultas Hukum Umum Arsitektur
Artikel (465)
RELEVANSI DAN KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG EKONOMI
Business relationships can give rise to disagreements that need to be resolved through the procedures for handling civil cases. In practice to solve business problems, the parties can make a peace agreement in the form of a deed under hand or a notarial deed known as a deed of peace. Mediation is a ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 9 No 1 (2015) | 2016
PERBANDINGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Comparing national development planning as the state policy in the broad outlines in the period before and after the amendment of the Constitution 1945 (UUD 1945) as well as to analyze the position of national development planning guidelines were created after the amendment of the Constitution 1945....
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 9 No 1 (2015) | 2016
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ALIRAN MENYIMPANG DI INDONESIA
During Soeharto’s adminitration which was called Orde Baru (New Orde) only five religions were admited by the government, they are Islam, Kristen Protestan, Kristen katolik, Hindu and Budha. But, since the era of the reformation in 1998, much faith has came up and developed in Indonesia, they are ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 9 No 1 (2015) | 2016
URGENSI PENGGOLONGAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
In the new system of coaching inmates, inmate treatment is applied as a subject as well as the object. The subjects here as similarities, parallels, equally as human beings, are equal as creatures of God, both as a specific creature, capable of thinking and able to make decisions. As objects because...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 9 No 1 (2015) | 2016
IMPLEMENTASI PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
The Government held protection of children with a Child Protection Commission based on the mandate Presidential Decree Number 77 of 2003 on Child Protection Commission and Law Number 23 of 2002 on Child Protection. The problem of Indonesian Child Protection Commission (KPAI) implementation in handli...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 9 No 1 (2015) | 2016
PERANAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM SEBAGAI PELAKSANA BANTUAN HUKUM (LEGAL AID) KEPADA MASYARAKAT
The role of law students in the implementation of legal aid is divided into two, namely the implementation of legal aid litigation and non-litigation legal aid. The role of students in the provision of legal aid services, urgent existence, considering many people who are not capable of, marginalized...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 9 No 1 (2015) | 2016
PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG MENGEFEKTIFKAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA KORUPSI
The criminal law enforcement policy (PHP), currently associated, corporations as subject’s perpetrators of corruption (TPK) include PHP in the formulation stage, the application stage and the execution stage. PHP formulation stage (in abstracto) is based on Article 20 of Law on Corruption which sh...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 9 No 1 (2015) | 2016
DESKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000
Desain merupakan salah satu indikator akan nilai dari suatu produk, karena dengan desain yang semakin menarik maka nilai sebuah produk ikut terdongkrak, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan sektor industri di Indonesia.Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memberikan perlindung...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 2 (2007) | 2016
PERGESERAN ORGANISASI KECAMATAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAHNOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Pasal 126 Ayat(1)  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kbupaten/Kta dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.  Berdasarkan ketentuan tersebut Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kec...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 2 (2007) | 2016
EVALUASI TERHADAP PERDA TENTANG RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDARLAMPUNG
Lahirnya Undang-undang No.  22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah UU No.  25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah,  ternyata menimbulkan berbagai persoalan khususnya dalam perkembangan pajak Daerah dan terutama Retribusi Daerah.  Kedua peraturan tersebut...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 2 (2007) | 2016