Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Lampung
P-ISSN: 19785186
E-ISSN: 24776238
DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Fakultas Hukum Umum Arsitektur
Artikel (465)
UPAYA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
The issue of crime not only from the public spotlight in the local and national level, but also a serious concern of the international community. One crime that is now often used as a discussion by scholars of law, economics and banking apparatus of government and law enforcement are on the money la...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 1 (2007) | 2016
ANALISIS PERAN IDENTIFIKASI SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN PELAKUTINDAK PIDANA
The role of fingerprint identification in the disclosure of criminal divided into three stages, namely the initial stage of the investigation as evidence or clues to narrow prejudice and strengthen the confidence members of the police against suspected criminals. At this stage of the investigation a...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 1 (2007) | 2016
STATUS TANAH DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DESA
This study aims to determine: setting the status of the land in order to establish the village, the authority of local government in the formation of the village, the significance of soil status the establishment of a village, and the policy of the Government of the Regency / City in Lampung provinc...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 1 (2007) | 2016
INTERAKSI FUNGSI ORGAN PERSEROANTERBATAS DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAMMINORITAS
Company Limited as a legal entity, provide an important role in the organs of the company. The importance of this role because of his position as an independent legal subject who has rights and obligations itself apart from the rights and duties of private owners. Interaction organ function Limited ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 1 (2007) | 2016
PROSEDUR PERMOHONAN SHAR-E CARD PADABANK MUAMALAT
After the economic crisis that followed the liquidation of some national private banks in 1997 gave rise to alternative thinking and measures to develop banking activity based on Islamic principles. Islamic principles reflected in the pattern of bamk operating in accordance with Islamic principles, ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 1 (2007) | 2016
PENERAPAN KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN
Policies prevention of crimes and violations in essence defense) and efforts to achieve the welfare of society (social walfare) In the application of the policy of criminal sanctions stipulated in Local Regulation as a means of protection of public interests, the application will succeed, if in the ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 1 (2007) | 2015
Payung Hukum Pembentukan BUMDes
Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan payung hukum pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa, disimpulkan bahwa pembentukan BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa memiliki landasan hukum yang kuat. Peraturan...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 3 (2013) | 2015
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Tegangan Tinggi Listrik di Bandar Lampung
Artikel ini bertujuan untuk untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen listrik di Bandar Lampung dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen sehubungan dengan tegangan listrik tinggi di Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum konsumen listrik akibat ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 3 (2013) | 2015
Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model penegakan hukum pidana dan faktor penghambat terhadap cybersex dan cyberporn sebagai delik susila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap cybersex dan cyberporn dilakukan melalui Kebijakan Non Penal melalui upaya-upaya yang ber...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 3 (2013) | 2015
Akibat Hukum Bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Program Jamsostek
Program Jamsostek merupakan program publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1993 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang memberikan hak dan kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja.Pada kenyataannya masih ada perusahaan yang tidak mengikut serta kan t...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 3 (2013) | 2015