Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Lampung
P-ISSN: 19785186
E-ISSN: 24776238
DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Fakultas Hukum Umum Arsitektur
Artikel (465)
PENGARUH LOCUS OF CONTROL DAN ROLE AMBIGUITY TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA ANGGOTA DIREKTORAT LALU LINTAS (DIRLANTAS) KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
Objectives to be achieved in this paper is to investigate the influence of locus of control, and role ambiguity on the effectiveness of the members in Lampung Police Ditlantas. The approach used is a quantitative by using survey method, which involves total population of 179 people and sample 119 pe...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 8 No 1 (2014) | 2015
POLITIK HUKUM PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH
The study aims to find a legal political model the Indonesian government in the implementation of fiscal decentralization that is oriented towards improving the welfare of people in the area. Using normative approach can be concluded that the system updates the state financial management with the ad...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 8 No 1 (2014) | 2015
Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis
Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan media atau sarana yang diberikan oleh Negara untuk pergantian pemegang kekuasaan baik dieksekutif maupun legislatif secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi.Terkait dengan pentingnya pemilu d...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 3 (2013) | 2015
Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang implikasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap sistem ketatanegaraan.Penulisan bersifat normatif dengan menempatkan bahan hukum primer dan sekunder sebagai rujukan. Hasil pengkajian menunjukan bahwa terdapat implikasi yang nyata dalam sistem ketata...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 3 (2013) | 2015
Lembaga Negara : makna, kedudukan dan relasi
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui makna lembaga negara, kedudukan dan relasi antar lembaga negara menurut UUD Tahun 1945. Menggunakan data kepustakaan disimpulkan bahwa, pertama lembaga negara merupakan organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan, kedua lembaga negara dapa...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 3 (2013) | 2015
53 Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945
Tulisan ini bertujuan untuk melacak bentuk-bentuk kedaulatan dalam UUD 1945. Untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, akan diuraikan teori-teori kedaulatan sebagai alat analisis terhadap pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Setelah menguraikan teori-teori kedaulatan, pembukaan dan batang UUD 1945 d...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 3 (2013) | 2015
PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS (RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES)
Tujuan penulisan ini yaitu mendeskripsikan urgensitas perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sebagai hak konstitusional dan pentingnya pengaturan hal tersebut dalam peraturan di tingkat daerah. Berdasarkan penelitian normatif dan mengamati kenyataan dalam perkembangan sosial disimpulkan bahwa p...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 2 (2013) | 2015
PERANSERTA MASYARAKAT DI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan daerah yang dilaksanakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan pendekatan normatif disimpulkan bahwa, pertama, peranserta masyarakat dalam pembentukan perda merupakan salah satu ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 2 (2013) | 2015
TIGA LANDASAN KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum “Way Rilau” Kota Bandar Lampung)
Menemukan dan menentukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal pemerintah Kota Bandar Lampung kepada PDAM Way Rilau merupapakan tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan pendekatan normatif (doctrinal research) disimpukan bahwa, landasan filosofis...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 2 (2013) | 2015
KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK POLRI DAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENCURIAN KAYU
Penanganan tindak pidana pencurian kayu belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh adanya tumpang tindihnya peran sebagai penyidik yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Departemen Kehutanan yang ditunjuk melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kon...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 2 (2013) | 2015