Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Lampung
P-ISSN: 19785186
E-ISSN: 24776238
DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Fakultas Hukum Umum Arsitektur
Artikel (465)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE
Mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce adalah tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan pendekatan normatif, perlindungan hokum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce dapat dilihat berdasarkan proses transaksinya, yaitu Proses transaksi menggunak...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 2 (2013) | 2015
PENGELOLAAN ASET DAERAH MELALUI KEPEMILIKAN MODAL PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) (Suatu Kajian Hukum Ekonomi)
Keikutsertaan Pemerintah Daerah dengan pembelian atau pengambilalihan saham Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah berdiri merupakan alternatif tercepat daripada mendirikan bank baru. Pendirian BPRS baru membutuhkan berbagai kajian mendalam, pemenuhan syarat yang cukup banyak, harus diduku...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 2 (2013) | 2015
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SAMSAT LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF BUDAYA PIIL PESENGGIRI
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur Kualitas Pelayanan Publik Samsat Lampung dalam Perspektif Budaya Piil Pesenggiri. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian dengan menggunakan teknik sampel semi terbuka untuk menganalisis berbagai fenomena proses penyelenggaraan otonomi daerah yan...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 2 (2013) | 2015
TELAAH REZIM PARTAI POLITIK DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA
Penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara mengharuskan partisipasi rakyat secara penuh. Secara akademis partisipasi rakyat dalam pemerintahan harus dimaknai sebagai bentuk pemerintahan yang dijalankan atas kehedak rakyat melalui melalui model keterwakilan yang ditunjuk dan bertanggung jawab terh...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 2 (2013) | 2015
POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui arah politik hukum pemerintahan desa. Menggunakan pendekatan sejarah hukum dapat disimpulkan bahwa arah politik hukum pemerintahan desa dari tahun ke tahun telah menunjukkan kearah yang lebih baik. Sebagai bagian sistem pemerintahn terkecil desa t...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 2 (2013) | 2015
PENGATURAN ULANG PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT
Sejak diberlakunnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pertengahan tahun 2005, pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung. Terkait dengan UU ini saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang pemilihan kepala daerah yang ingin mengembalikan t...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 2 (2013) | 2015
KEDUDUKAN DAN ARTI PENTING PEMBUKAAN UUD 1945
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan dan arti penting Pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks tujuan tersebut, tulisan ini memuat diskusi mengenai apakah pembukaan tersebut? Bagaimanakah kedudukan dari pembukaan tersebut dan apakah peran pembukaan dalam...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 2 (2013) | 2015
Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Kasus: Itar-Tass Russian Agency Melawan Russian Kurier Agency)
Kasus Itar-Tass Russian Agency melawan Russian Kurier Agency yang berkaitan dengan hak cipta, perkara ini dimulai ketika warga negara Rusia menggandakan dan menyebarluaskan karya sastra warga negara Amerika Serikat, penggandaan ini dilakukan di Inggris dan disebarluaskan di Cina. Dalam Perkara ini t...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 1 (2013) | 2015
Pengaturan dan Tanggungjawab Negara terhadap Global Warming dalam Protokol Kyoto 1997
Metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab negara terhadap pemanasan global yang diatur dalam Protokol Kyoto 1997. Hasil kajian disimpulkan bah...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 1 (2013) | 2015
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance
Berhasilnya penyelenggaran pemerintahan daerah tergantung dari kinerja unsur-unsur pemerintahan daerah.unsur –unsur pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatf. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemerinta...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 1 (2013) | 2015