Artikel (465)
Supervision is should be the central government to the Hulu Sungai Selatan associated with the implementation of government and especially to local regulations. The authority is possession the central government through the competent authorities to supervise the authorities of the Hulu Sungai Selata...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 3 (2012) | 2015
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui landasan teoretis dan landasan yuridis pengaturan desa dan/atau sebutan lainnya dalam peraturan daerah di Tulang Bawang Barat. Menggunakan pendekatan yuridis dogmatik, disimpulkan bahwa landasan teoretis pengaturan kampung dengan perda antara lain mencakup sej...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 3 (2012) | 2015
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kedudukan dan materi muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi normatif yang menggunakan batu uji kelembagaan negara. Penelitian ini menemukan bahwa kedudukan PMK harus ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 3 (2012) | 2015
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan daerah otonom dan perpanjangan pemerintah...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 3 (2012) | 2015
The true policy in protection of land indigenuos peoples in Indonesian can be done by implemented the “free and prior informed consent” in national and local regulation, as international human right law placing these principle as fundamental principle which internalized in all articles.
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 3 (2012) | 2015
Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan tinjauan teoritis, filosofis, sosiologis, dan yuridis disimpulkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi publik di daerah sejala...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 3 (2012) | 2015
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) reklamasi pantai di Kota Bandar Lampung, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap AMDAL reklamasi pantai di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan h...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 1 (2012) | 2015
Tujuan penelitian ini, adalah mendeskripsikan proses penyelamatan dan penyelesaian kredit macet pada Koperasi kredit Mekar Sai Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk menangani persoalan kredit macet ini, Kopdit Mekar Sai menerapkan standar prosedur hukum penanganan pinj...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 1 (2012) | 2015
Konstruksi perwilayahan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan Provinsi sebagai daerah otonom, sekaligus menempatkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah. Oleh sebab itu, Gubernur memiliki status ganda yakni sebagai kepala pemerintah daerah provinsi...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 1 (2012) | 2015
Menggunakan pendekatan normatif tulisan ini bertujuan untuk menjabarkan asas-asas dan landasan teoretis dalam pembentukan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011-2016. Hasil penelusuran kepustakaan ditemukan bahwa asas-asas dalam penyusun...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 1 (2012) | 2015