Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Lampung
P-ISSN: 19785186
E-ISSN: 24776238
DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Fakultas Hukum Umum Arsitektur
Artikel (465)
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim atas tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak kandungnya, dan juga untuk mengetahui putusan apa yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung. Metode pe...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 3 (2011) | 2015
REKONSTRUKSI HUKUM SURAT BERHARGA DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL
Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis untuk mengetahui alasan terjadi pergeseran pemaknaan terhadap surat berharga, diperlukannya rekonstruksi Hukum Surat Berharga dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional dan upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan rekonstruksi Hukum Surat Berharg...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 3 (2011) | 2015
TUGAS DAN WEWENANG PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Tugas dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terdapat di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pencucian Uang. Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas dan wewenang PPATK tersebut bertujuan untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana penc...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 3 (2011) | 2015
IMPLEMENTASI HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT ADAT DALAM HUKUM HAM INTERNASIONAL DI INDONESIA
Komitmen untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat (indigenous peoples) tidak dapat dilihat dari sudut pandang regional atau nasional semata. Permasalahan masyarakat adat saat ini telah menjadi perhatian global sebagaimana terwujud dalam berbagai bentuk instrumen internasional baik be...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 3 (2011) | 2015
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN GLOBAL WARMING AKIBAT DARI PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab terhadap Negara yang bersangkutan terhadap pencemaran udara yang melintasi batas Negara sebagai upaya mencegah global warming. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative deskriptif analitis. Hasil penelitian menunj...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 3 (2011) | 2015
TINJAUAN ATAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MENYUSUI ANAK SELAMA WAKTU KERJA DI TEMPAT KERJA BAGI PEKERJA PEREMPUAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlindungan hukum terhadap hak menyusui anak selama waktu kerja di tempat kerja bagi pekerja perempuan telah terjamin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan bahan pustaka sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjuk...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 3 (2011) | 2015
Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik
Berbeda dengan pelaksanaan putusan pengadilan pada perkara pidana yang bersifat aktif maka pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) pada perkara perdata lebih bersifat pasif, dalam arti bahawa pelaksanaannya sangat tergantung dari upaya proaktif pemohon eksekusi untuk melakukan permohonan-permohona...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2012) | 2015
Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
Marriage is one of elementary institution (basic institution) in law of Islam family, marriage is agreement which born from desire of a men and woman to coexist in tying akad. Marriage do not only have a meaning of the civil agreement, but also agreement owning meaning spiritual, later on will gener...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2012) | 2015
Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik
Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan tinjauan normatif, disimpulkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi publik sangat penting guna membangun keterlibatan masyarak...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2012) | 2015
Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional
Hak masyarakat adat telah diatur dalam beberapa perjanjian internasional. Masyarakat adat dalam hukum internasional merupakan bagian dari hak asasi manusia baik itu secara individu maupun kelompok (kolektif). Prinsip dasar hukum internasional dan hukum hak asasi manusia telah diterima masuk kedalam ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2012) | 2015