Artikel (465)
Writing this article aims to provide an assessment of the academic village setting contained in Law No. 6 of 2014 is based on a legal approach as the allocation system. Based on normative pendekaran, concluded that that the village setting in the Village Act 2014 has met the academic aspects referre...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 8 No 2 (2014) | 2015
Indonesia is a sovereign country. Sovereign does not only mean "denotation"; which is the state has the power of government that is not subject to other state power. Implementation of the state intended to realize the people's welfare. If it is associated to the competition with other countries, the...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 8 No 4 (2014) | 2015
Perum Pegadaian merupakan BUMN yang bergerak dibidang usaha menyalurkan kredit secara hukum gadai. Masyarakat dan pelaku usaha berusaha merespon hal tersebut dengan mengajukan suatu bentuk keredit yang mampu menjembatani kebijakan pemerintah untuk menciptakan untuk menciptakan iklim berusaha yang ko...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 2 No 3 (2008) | 2015
Salah satu bentuk jaminan adalah jaminan kebendaan fidusia yang muncul atas dasar adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan barang bergerak, dimana benda tersebut tetap berada dibawah kekuasaan kreditur, yang beralih adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, Sertifikat ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 4 No 3 (2010) | 2015
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia lebih memberikan kepastian hukum sehingga perbedaan-perbedaan penafsiran tentang segala hal yang berkaitan dengan jaminan fidusia akan berkurang. Selain itu diharapkan dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia s...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 1 (2011) | 2015
Keberadaan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator diatur oleh UU Kepailitan 2004 yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit. berdasarkan ketentuan UU Kepailitan 2004, setelah putusan pailit bagi debitur lahir maka tugas atau kewenangan selanjutnya adalah melakukan pengur...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 1 (2011) | 2015
Hak kekayaan intelektual dapat beralih dan dialihkan berdasarkan undang-undang dan perjanjian. Pengalihan HKI berdasarkan Undang-undang dilakukan dengan cara pewarisan, hibah, dan wasiat sedang pengalihan berdasarkan perjanjian dilakukan dengan cara lisensi. Hak atas HKI yang beralih karena pewarisa...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 4 No 3 (2010) | 2015
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perilu diperhatikan jika terdapat kekosongan jabatan wakil kepala daerah, segera mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang. Dengan keluarnya refisi Undang-Undang 32 tahu...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 4 No 3 (2010) | 2014
Salah satu hasil amandemen UUD 1945, adalah munculnya Lembaga Negara baru dalam sistem perwakilan rakyat di Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah secara efektif dan adil dalampembuatan keputusan politik yang bersifat nasional dan untuk memberdaya...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 1 (2011) | 2014
Menjelaskan peranan filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu hukum. penulisan yang hendak dicapai. Metode penelitian normatif (doctrinal research) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan pendekatan sejarah dan...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 3 (2013) | 2014