Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Lampung
P-ISSN: 19785186
E-ISSN: 24776238
DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Fakultas Hukum Umum Arsitektur
Artikel (465)
Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah Otonom Baru
Tujuan penelitian adalah menghasilkan model tatakelola administrasi pemerintahan yang baik di Kabupaten Pesawaran sebagai Daerah Otonom Baru.. Penelitian ini dilakukan mulai Mei sampai November 2011 meliputi survay lapang dan analisis di laboratorium. Pekerjaan lapang dilakukan di Kabupaten Pesawara...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2012) | 2014
Pembaharuan Standar Prosedure Operasi Pengaturan (SOP) Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Wasiat Berdasarkan Alat Bukti Peralihan Hak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana SPOPP pendaftaran peralihan hak karena hibah wasiat berdasarkan alat bukti peralihan hak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang dilakukan dengan studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan a...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2012) | 2014
PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan susunan dan tertib hukum Indonesia dalam hirarki norma berdasarkan Stufenbautheorie Hans Kelsen. Metode penelitian yang digunakan adalah doctrinal research dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasil ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 3 (2011) | 2014
PENANGGULANGAN PENANGKAPAN IKAN SECARA TIDAK SAH (ILLEGAL FISHING) OLEH KAPAL IKAN ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
Penangkapan ikan secara tidak sah ( illegal fishing ) oleh kapal ikan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ) semakin tahun semakin meningkat. Seiring dengan kondisi tersebut negara menderita kerugian yang besar dari tindakan ini. Ada anggapan bahwa terjadinya hal tersebut karena ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2011) | 2014
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Penulisan ini dilakukan untuk menjawab Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa pembentukan Program Legislasi Daerah (Prolegda) berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Sesuai ketentuan perundang-undangan, daerah diber...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2011) | 2014
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP DAMPAK RADIASI NUKLIR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Radiasi Nuklir Jepang Pasca Gempa Dan Tsunami)
Radiasi nuklir Jepang pasca gempa dan tsunami tahun 2011 telah berdampak buruk bukan hanya bagi Jepang tetapi juga bagi negara lain seperti Korea Selatan. Peristiwa kecelakaan yg menyebabkan radiasi nuklir tersebut terjadi karena dua factor, yaitu factor yang murni sebagai akibat langsung karena gem...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2011) | 2014
EKSTRADISI DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA
Extradition is the delivery of an accused or convicted individual who escape to abroad to avoid punishment or trial process. Extradition should be into force whether the two States have made the former treaty related to or based to reciprocity principle. Sometimes, Requested State refuses to surrend...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2011) | 2014
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Perda Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel dalam pelaksanaannya masih ada hambatan. Oleh karena itu diteliti mengenai aturan dan pelaksanaannya.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Dogmati Research). Pendekatan masalahnya menggunakan pendekatanperaturan perundang-u...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2011) | 2014
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KECAMATAN DILEMA ANTARA TUNTUTAN DAN BATAS KEWENANGAN
Position and authority of the sub-district (head-sub district) underwent a fundamental change since the regional autonomy. Huge demands from society about function in government districts, and community development are not comparable with the authority. Therefore, the formulation of the problem in...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2011) | 2014
STUDI KOMPARATIF ANTARA UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948 DAN THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM 1990
Diskusi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu topik yang tetap aktual dan mengglobal di samping masalah demokrasi dan lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial memiliki hak-hak asasi yang mesti dihormati dan dilindungi oleh siapapun. Di dalam Universal Declaration of ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2011) | 2014