Artikel (465)
Ketidaktahuan masyarakat atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil membawa konsekuensi pemilikan tanah yang tidak berdasar dan pemanfaataan tanah yang merusak lin...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2011) | 2014
Politik pembangunan hukum pemberantasan/pelarangan kejahatan perdagangan orang di era globalisasi melalui pembaharuan sistem hukum pidana (penal system reform) kejahatan perdagangan orang meliputi ruang lingkup yang sangat luas yang mencakup pembaharuan “substansi hukum pidana” meliputi pembahar...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2011) | 2014
Conceptually, policies of environmental decentralization aims to environmental conditions will be better. But the reality since the enactment of Act No. 22 of 1999 (now replaced by Act No. 32 of 2004) environmental damage tends to increase. This study aims to find a model appropriate legal policy in...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2011) | 2014
Kecamatan yang dipimpin camat berdasarkan PP. 38 tahun 2007 dan PP. 41 tahun 2007 merupakan perangkat daerah kabupaten/kota, karenanya perlu diketahui peran kecamatan dalam pelayanan pertanahan setelah adanya pelimpahan berdasarkan norma tersebut dan faktor penghambat peran camat dalam pelayanan per...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2011) | 2014
Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan konsep negara hukum Indonesia berdasarkan konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Berdasarkan tinjauan normatif dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia disimpulkan bahwa sejak awal Republik Indonesia berdiri pilihan konsep negara hu...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2011) | 2014