Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Lampung
P-ISSN: 27232581
E-ISSN: 25983105
DOI: https://doi.org/10.52783/cepalo
Fakultas Hukum Biokimia, Genetika dan Biologi Molekuler Arsitektur
Artikel (108)
PERSPECTIVE OF RELIGIOUS JUSTICE IN THE FORMULATION OF PENAL REFORM
The perspective of justice from law enforcement is only on the law’s guidance, not based on God’s guidance that prioritizes substantive justice. The idea of religious justice contained in the renewal of criminal law there is Article 53 paragraph (2), with the provision reads in considering the e...
Cepalo; Vol. 5 No. 1 (2021); 53-64 | 2021
THE RECONSTRUCTION OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM FOR ADDRESSING CORRUPTION CRIME IN THE FRAMEWORK OF SUPPORTING NATIONAL DEVELOPMENT
The urgency for criminal justice system reconstruction of the corruption is given the legal gap in eradicating corruption law if it is only carried out by the Regional Corruption Court, which is domiciled in the Capital Province. Because the Corruption Court’s working area is so broad, it is becau...
Cepalo; Vol. 5 No. 1 (2021); 39-52 | 2021
POLICY ON OVERCOMING VILLAGE BUDGET DEVIATIONS BY THE GOVERNMENT INTERNAL SUPERVISORY APPARATUS IN INDONESIA (CASE STUDY OF TANJUNGSARI VILLAGE, LAMPUNG)
Corruption is deeply rooted in Indonesia. This fact is undeniable when this crime has occurred at the lowest government level, namely in the village government. One sample of cases raised in this study is the alleged Corruption Crime committed by the Head of Tanjungsari Natar Village, South Lampung,...
Cepalo; Vol. 5 No. 1 (2021); 23-38 | 2021
PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL PESTA GOTILON MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL
Sumatera Utara merupakan Provinsi di Indonesia yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Diantaranya tentu suku Batak Toba termasuk suku yang mayoritas di dalamnya. Dalam suku Batak Toba dikenal banyak kreasi tradisional dan juga melakukan beberapa kegiatan upacara atau ritual tradisional, salah sa...
Cepalo; Vol. 5 No. 1 (2021); 65-72 | 2021
THE SIGNIFICANCE OF AGREEMENTS THAT ARE QUALIFIED AS FRAUD CRIME
An agreement is a legal act in which a person promises to another person or more or in which two people promise to carry out something, as is also stated in Article 1313 of the Civil Code. Contract cases are the civil case domain, but they can become criminal offenses if what is promised is fictitio...
Cepalo; Vol. 5 No. 1 (2021); 11-22 | 2021
HAK SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA KASUS TERTENTU DALAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PERSPEKTIF EQUALITY BEFORE THE LAW
Pemberian hak kepada saksi dan korban tindak pidana pada kasus tertentu dalam perlindungan saksi dan korban yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat menimbulkan problematika tersendiri dalam pel...
Cepalo; Vol. 5 No. 1 (2021); 1-10 | 2021
PERUBAHAN WILAYAH LAUT ZONA EKONOMI EKSLUSIF RUSIA DI LAUT HITAM PASCA ANEKSASI KRIMEA
Rusia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan sumber daya yang banyak. Februari 2014 Rusia melakukan aksi aneksasi di Semenanjung Krimea. Konsekuensi anekasi Krimea oleh Rusia melampaui kekhawatiran akan kedaulatan tanah dan jauh ke perairan Laut Hitam terutama yang berhubungan d...
Cepalo; Vol. 4 No. 2 (2020); 81-94 | 2020
PELAYANAN YANG DITERIMA OLEH MASYARAKAT SEBAGAI PEMBAYAR PAJAK BERDASARKAN PENERAPAN BEBAN PAJAK DAERAH YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pajak merupakan instrumen perekonomian yang menjadi sumber pemasukan utama sebuah negara dan merupakan kewajiban setiap warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945. Pajak di Indonesia sendiri menurut kewenangannya terbagi menjadi pajak pusat dan daerah. Pajak sebagai penopang penerimaan daerah menja...
Cepalo; Vol. 4 No. 2 (2020); 143-156 | 2020
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
Persekongkolan tender dan tindak pidana korupsi memiliki hubungan erat karena berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah, karena sebagian atau seluruhnya pengadaan dibiayai dari APBN/APBD atau anggaran negara lainnya. Perbuatan dalam persekongkolan tender juga dapat dikateg...
Cepalo; Vol. 4 No. 2 (2020); 111-128 | 2020
ANOMALI KEHADIRAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM CAKRAWALA KEPEGAWAIAN DI INDONESIA
Perjalanan panjang birokrasi yang penuh rintangan dan berbagai kelemahan sejatinya sangat menuai banyak kritikan sehingga menjadi sebuah tantangan besar bagi birokrasi untuk melakukan upaya mereformasinya. Salah satu upaya mendasar yang perlu disasar dalam reformasi birokrasi adalah penataan sistem ...
Cepalo; Vol. 4 No. 2 (2020); 95-110 | 2020