Artikel dari Penerbit "Universitas Lampung"

Ditemukan 5250 artikel.


PENANGGULANGAN PENANGKAPAN IKAN SECARA TIDAK SAH (ILLEGAL FISHING) OLEH KAPAL IKAN ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Oleh: Aida, Melly

Penangkapan ikan secara tidak sah ( illegal fishing ) oleh kapal ikan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ) semakin tahun semakin meningkat. Seiring dengan kondisi tersebut negara menderita kerugian yang besar dari tindakan ini. Ada anggapan bahwa terjadinya hal tersebut karena ...

Sumber: Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2011)

PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA

Oleh: Muhtadi, Muhtadi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan susunan dan tertib hukum Indonesia dalam hirarki norma berdasarkan Stufenbautheorie Hans Kelsen. Metode penelitian yang digunakan adalah doctrinal research dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasil ...

Sumber: Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 3 (2011)

Pembaharuan Standar Prosedure Operasi Pengaturan (SOP) Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Wasiat Berdasarkan Alat Bukti Peralihan Hak

Oleh: Hamidah, Upik

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana SPOPP pendaftaran peralihan hak karena hibah wasiat berdasarkan alat bukti peralihan hak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang dilakukan dengan studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan a...

Sumber: Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2012)

Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah Otonom Baru

Oleh: Neta, Yulia

Tujuan penelitian adalah menghasilkan model tatakelola administrasi pemerintahan yang baik di Kabupaten Pesawaran sebagai Daerah Otonom Baru.. Penelitian ini dilakukan mulai Mei sampai November 2011 meliputi survay lapang dan analisis di laboratorium. Pekerjaan lapang dilakukan di Kabupaten Pesawara...

Sumber: Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2012)

Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan

Oleh: Maulani, Diah Gustiniati

Tujuan penelitian ini adalah untuk kebijakan pidana seumur hidup bila dihubungkan dengan system pemasyarakatan, dan perspektif pidana penjara seumur hidup dalam sistem pemasyarakatan. Berdasarkan telaah pustaka dan studi lapangan dapat disimpulkan bahwa pertama, sistem pemasyarakatan cenderung membe...

Sumber: Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2012)

Pengawasan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukarame.

Oleh: NURMAYANI, NURMAYANI

Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan tentang pengawasan penyelenggaraan bantuan operasional sekolah (BOS), dan menganalisis pengawasan penyelenggaraan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di MIN  Sukarame. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan normatif dan socio-legal. Hasil ...

Sumber: Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 3 (2012)

PRNGAWASAN TERHADAP P2KP-3 DI TATARAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh: Hamidah, Upik

Dalam P2KP merupakan dana publik yang diwakafkan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat di lokasi sasaaran P2KP. yang dalam pengaturan dan pengelolaannya melibatkan berbagai pihak. Dalam pengaturan dan pelaksanaannya diperlukan adanya pengawasan. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah p...

Sumber: Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 2 No 2 (2008)

PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN

Oleh: Hamidah, Upik

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibentuk dalam rangka menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan harus dapat saling bekerja sama agar tujuan pemerintahan dapat terealisasi dengan optimal....

Sumber: Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 4 No 3 (2010)

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAPPELAKU TINDAK PIDANA INCEST

Oleh: Firganefi, Firganefi

Incest merupakan perbuatan pelanggaran atas perbuatan seksual yang terlarang antara dua keluarga inti, kecuali hubungan sexual suami istri. kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana Incest dapat dilakukan kepolisian sebagai lembaga yang pertama kali yang harus pertama kali di lalui dalam pero...

Sumber: Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 2 No 2 (2008)

EVALUASI KINERJA APARATUR PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh: Neta, Yulia

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diatur bahwa Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, dan untuk ...

Sumber: Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 1 (2013)