Artikel dari Penerbit "Universitas Lampung"

Ditemukan 5250 artikel.


Kontruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undnag-undang Keormasan

Oleh: Yusdiyanto, Yusdiyanto

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1990 tentang pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. LSM adalah salah satu wadah warga, rakyat, masyarakat untuk berekspresi, mengapresiasikan pikirannya ditengah masyarakat dan Negara. Melalui wadah tersebut mereka bebas mengemukakan visi dan misinya,...

Sumber: Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2012)

Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional

Oleh: Syofyan, ahmad

Hak masyarakat adat telah diatur dalam beberapa perjanjian internasional. Masyarakat adat dalam hukum internasional merupakan bagian dari hak asasi manusia baik itu secara individu maupun kelompok (kolektif). Prinsip dasar hukum internasional dan hukum hak asasi manusia telah diterima masuk kedalam ...

Sumber: Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2012)

Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik

Oleh: Yasir, Armen, Ridlwan, Zulkarnaen

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan tinjauan normatif, disimpulkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi publik sangat penting guna membangun keterlibatan masyarak...

Sumber: Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2012)

Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe

Oleh: Jumadiah, Jumadiah

Marriage is one of elementary institution (basic institution) in law of Islam family, marriage is agreement which born from desire of a men and woman to coexist in tying akad. Marriage do not only have a meaning of the civil agreement, but also agreement owning meaning spiritual, later on will gener...

Sumber: Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2012)

Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik

Oleh: Sonata, Depri Liber

Berbeda dengan pelaksanaan putusan pengadilan pada perkara pidana yang bersifat aktif maka pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) pada perkara perdata lebih bersifat pasif, dalam arti bahawa pelaksanaannya sangat tergantung dari upaya proaktif pemohon eksekusi untuk melakukan permohonan-permohona...

Sumber: Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2012)

TINJAUAN ATAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MENYUSUI ANAK SELAMA WAKTU KERJA DI TEMPAT KERJA BAGI PEKERJA PEREMPUAN

Oleh: Putri, Marlina Eka

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlindungan hukum terhadap hak menyusui anak selama waktu kerja di tempat kerja bagi pekerja perempuan telah terjamin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan bahan pustaka sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjuk...

Sumber: Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 3 (2011)

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN GLOBAL WARMING AKIBAT DARI PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA

Oleh: Krulinasari, Widya

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab terhadap Negara yang bersangkutan terhadap pencemaran udara yang melintasi batas Negara sebagai upaya mencegah global warming. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative deskriptif analitis. Hasil penelitian menunj...

Sumber: Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 3 (2011)

IMPLEMENTASI HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT ADAT DALAM HUKUM HAM INTERNASIONAL DI INDONESIA

Oleh: Ikbal, Ikbal

Komitmen untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat (indigenous peoples) tidak dapat dilihat dari sudut pandang regional atau nasional semata. Permasalahan masyarakat adat saat ini telah menjadi perhatian global sebagaimana terwujud dalam berbagai bentuk instrumen internasional baik be...

Sumber: Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 3 (2011)

TUGAS DAN WEWENANG PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh: Johari, Johari

Tugas dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terdapat di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pencucian Uang. Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas dan wewenang PPATK tersebut bertujuan untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana penc...

Sumber: Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 3 (2011)

REKONSTRUKSI HUKUM SURAT BERHARGA DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Oleh: Wahyuningdyah, Kingkin

Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis untuk mengetahui alasan terjadi pergeseran pemaknaan terhadap surat berharga, diperlukannya rekonstruksi Hukum Surat Berharga dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional dan upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan rekonstruksi Hukum Surat Berharg...

Sumber: Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 3 (2011)