Penerbit: Universitas Lampung
Menampilkan semua artikel dari penerbit ini.
Ditemukan 5250 artikel.
Pengaturan dan Implementasi Hospital Bylaws di Provinsi Lampung (Studi pada Rumah Sakit di Kabupaten Lampung Tengah)
Oleh: Andriani, Yulfrina
Pada dasarnya rumah sakit adalah organisasi yang kompleks karena mengatur seluruh kegiatan dan kebijakan yang didalamnya terdapat berbagai macam profesi dengan tugas dan responsibilitas yang berbeda namun memiliki hubungan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di bidang kesehatan. Sebuah ru...
Sumber: Cepalo; Vol. 2 No. 1 (2018); 67-74
Begal Anak; Pemenuhan Hak dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandar Lampung
Oleh: Putri, Eka Intan
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk memastikan pelaksanaan terjaminnya hak anak-anak, tak terkecuali juga hak anak-anak sebagai seorang anak pidana begal. Pembegalan merupakan kejahatan dan penyimpangan dalam masyarakat yang juga melanggar norma sosial, dimanapun serta dilakukan oleh siap...
Sumber: Cepalo; Vol. 2 No. 2 (2018); 45-84
Model Penguasaan Tanah oleh Masyarakat Desa Margosari dan Penyelesaiaannya pada Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu
Oleh: Harnadi, Kartiko
Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kawasan yang rentan terjadi konflik. Konflik tersebut terindikasi dari masyarakat desa Margosari yang menguasai dan memanfaatkan tanah di dalam kawasan hutan. Permasalahan yang dapat dibahas adalah bagaimana model pe...
Sumber: Cepalo; Vol. 2 No. 2 (2018); 85-92
Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak
Oleh: Hutabarat, Marojahan
Terdapat perbandingan antara putusan tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana percabulan, dimana putusan tindak pidana persetubuhan tersebut lebih rendah dibandingkan putusan tindak pidana percabulan. putusan tersebut diantaranya putusan pengadilan nomor: 72/Pid. Sus/2018/PN.Kng, putusan pengadi...
Sumber: Cepalo; Vol. 2 No. 2 (2018); 93-102
Kajian Sosiologis Penyimpangan Tindakan Suntik Pemutih Kulit yang Dilakukan oleh Tenaga Kebidanan
Oleh: Putri, Putu Diana
Bidan adalah wanita yang telah berhasil menempuh sekolah bidan yang sudah terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan. Profesionalitas bidan memiliki tiga kerja utama, yaitu melayani kesembuhan wanita hamil, melayani kesehatan anak, dan melayani kesehatan reproduksi wanita dan KB. Tetapi didalam p...
Sumber: Cepalo; Vol. 2 No. 2 (2018); 103-112
Asas Tanggung Renteng pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum Bagi Harta Perkawinan
Oleh: Murniati, Rilda
Bentuk usaha bukan badan hukum diatur dalam KUHD yaitu: firma dan CV yang memiliki hubungan komplementer yang harus menanggung tanggung jawab secara bersama-sama atas kerugian pada pihak lain secara pribadi dan bersifat keseluruhan. Permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam hal sekutu komplemente...
Sumber: Cepalo; Vol. 2 No. 2 (2018); 113-122
Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
Oleh: Indriana, Yayan
Problematika sistem penegakan hukum dan sanksi untuk tindak pidana korupsi tidaklah cukup hanya penjatuhan sanksi pidana penjara saja melainkan juga harus dilakukan upaya pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kajian hukum terhadap pengem...
Sumber: Cepalo; Vol. 2 No. 2 (2018); 123-130
THE NATURE OF THE AUTHORITIES IN A DEMOCRATIC RULE OF LAW
Oleh: Airlangga, Shandi Patria
The Government should have the ability to regulate the people. The policy of a ruler is firm, not blunt up and sharp down. The state in principle is not based on mere power (matchtsstaat), but is also based on law. In the rule of law, a rule of law is not created for bad purposes. Monocracy and demo...
Sumber: Cepalo; Vol. 3 No. 1 (2019); 1-10
(COMPENSATION FOR REMAINING LAND IN THE CONSTRUCTION OF THE BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR TOLL ROAD; DUE TO LAWS AND LAND CONFLICTS)
Oleh: Kusuma, Andriawan
The development of the Trans Sumatera toll road for the Bakauheni-Terbanggi Besar Section II package currently causes uncertainty in the calculation of compensation for residual lands, so that there is a change in the function of the land from the remaining land affected by the development. The rema...
Sumber: Cepalo; Vol. 3 No. 1 (2019); 41-54
AUTHORITY AND RESPONSIBILITY OF A NOTARY PUBLIC IN MAKING FIDUCIARY DEED OF GUARANTEE AT RURAL CREDIT BANKS (A STUDY AT TJANDRA ARTHA LESTARI BANK, BANDAR LAMPUNG)
Oleh: JP, Oddy Marsa
Notary status is regulated in Act Number 2 of 2014 relative to Amendments to Act Number 30 of 2004 (hereinafter referred to as UUJN). In carrying out its authority, the Notary is obliged to provide investment guarantees and is obliged to fulfill the rights and obligations of the parties in economic ...
Sumber: Cepalo; Vol. 3 No. 1 (2019); 19-26