Penerbit: Universitas Lampung
Menampilkan semua artikel dari penerbit ini.
Ditemukan 5250 artikel.
LEGAL ASSISTANCE ON THE TEMPORARY DISCONTINUATION OF THE DKI JAKARTA 2017 GOVERNOR
Oleh: Fadhlillah, Muhammad Rizqi, B.S, Dwi Andayani
Basuki Tjahaja Purnama, the former governor of DKI Jakarta, is currently undergoing a Court Decision by the North Jakarta State Court, but before this decision was handed down there was a legal issue regarding legal certainty in the temporary dismissal of the regional head contained in Article 83 pa...
Sumber: Cepalo; Vol. 4 No. 1 (2020); 29-40
PROBLEMATIC OF WAJIBAH TESTAMENT OF DIFFERENT RELIGIOUS HEIR IN INDONESIA
Oleh: B.S., Dwi Andayani, Hariyati, Tetty
Problematics of the application of the law of unruly by the judges on the inheritance of different religions is associated with the prevailing source of Islamic law and how its application in the life of society. In a narrow setting the will of the face is governed in article 209 of the compilation ...
Sumber: Cepalo; Vol. 4 No. 2 (2020); 157-170
PROBLEMATIC OF SETTLEMENT OF ELECTION ADMINISTRATIVE OF VIOLATION’S
Oleh: Syarifudin, Ahmad
The process of settlement of election administrative of violation’s and implication of the legal remedy mechanism to the Election Supervisory Body (Bawaslu) to Election Supervisory Body Province/District (Bawaslu Kabupaten/Kota) decision that co-create legal uncertainty and losing right to be elec...
Sumber: Cepalo; Vol. 4 No. 1 (2020); 1-14
CHEMICAL CASTRATION FROM CRIMINAL LAW AND HUMAN RIGHTS
Oleh: Puteri, Dina Silvia, Wahono, Denita Cahyanti, Firdaus, Rr. Jannatul
Chemical castration is an additional penalty for child sexual abuse stipulated under Protection of Children Law, which states that anyone who intentionally commits sexual violence against children in any way and with certain criminal elements is subject to additional penalties in the form of chemica...
Sumber: Cepalo; Vol. 4 No. 1 (2020); 67-80
BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEKUTUAN DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DI MALAYSIA
Oleh: Putri, Rizha Claudilla
Perusahaan dapat dibedakan atas perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Di Indonesia, Perusahaan badan hukum dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi. Sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer atau Comanditaire Ven...
Sumber: Cepalo; Vol. 4 No. 1 (2020); 15-28
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP HILANGNYA HAK ATAS TANAH MILIK WARGA MASYARAKAT YANG TERKENA ABRASI DI WILAYAH KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH
Oleh: Adam, Christopher Kendrick, Walpa, Joe Arifiando, Octavia, Vina
Abrasi yang terjadi pada Kabupaten Brebes pada bulan Februari 2020, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes, menimbulkan dampak yang luar biasa. Sekian banyak tanah yang hilang disebabkan oleh abrasi pantai yang menyebabkan hilangnya luas tanah yang dimiliki...
Sumber: Cepalo; Vol. 4 No. 2 (2020); 129-142
INDEPENDENCE OF AUTHORITY OF CORRUPTION ERADICATION COMMISSION POST CHANGE LAW CORRUPTION ERADICATION COMMISSION
Oleh: Habibi, Muhammad
After the enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Corruption Eradication Commission (KPK) Law, the position of the KPK which was originally a non-governmental institution is now included in the branch of governmental power branches (Auxiliary State Organs). All corrupti...
Sumber: Cepalo; Vol. 4 No. 1 (2020); 41-54
ANOMALI KEHADIRAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM CAKRAWALA KEPEGAWAIAN DI INDONESIA
Oleh: Qomarani, Legina Nadhila
Perjalanan panjang birokrasi yang penuh rintangan dan berbagai kelemahan sejatinya sangat menuai banyak kritikan sehingga menjadi sebuah tantangan besar bagi birokrasi untuk melakukan upaya mereformasinya. Salah satu upaya mendasar yang perlu disasar dalam reformasi birokrasi adalah penataan sistem ...
Sumber: Cepalo; Vol. 4 No. 2 (2020); 95-110
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
Oleh: Ferdinand, Adam Khafi, DM, Sunarto, Shafira, Maya
Persekongkolan tender dan tindak pidana korupsi memiliki hubungan erat karena berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah, karena sebagian atau seluruhnya pengadaan dibiayai dari APBN/APBD atau anggaran negara lainnya. Perbuatan dalam persekongkolan tender juga dapat dikateg...
Sumber: Cepalo; Vol. 4 No. 2 (2020); 111-128
PELAYANAN YANG DITERIMA OLEH MASYARAKAT SEBAGAI PEMBAYAR PAJAK BERDASARKAN PENERAPAN BEBAN PAJAK DAERAH YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Oleh: Ilanoputri, Salsabila Aufadhia
Pajak merupakan instrumen perekonomian yang menjadi sumber pemasukan utama sebuah negara dan merupakan kewajiban setiap warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945. Pajak di Indonesia sendiri menurut kewenangannya terbagi menjadi pajak pusat dan daerah. Pajak sebagai penopang penerimaan daerah menja...
Sumber: Cepalo; Vol. 4 No. 2 (2020); 143-156